Hadirkan Peneliti Spanyol di Kuliah Umum Internasional, Unigoro Bahas Strategi Mengatasi Kemiskinan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan sosial. Penguatan kelembagaan, kebijakan yang tepat sasaran, serta pelaksanaan program yang transparan menjadi faktor penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam kuliah umum internasional yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) secara daring, Rabu (14/10/2026) petang.

Baca Juga

Dari Bojonegoro ke Vietnam, Dosen Unigoro Bawa Riset Kemiskinan dan Pangan ke Forum Internasional

Kuliah umum yang ditujukan kepada mahasiswa semester lima itu menghadirkan Dr. Adil Hassan Ibrahim Mohamed, M.I.P., peneliti doktoral di University of Deusto, Spanyol, yang juga merupakan dosen di University of Bahri, Sudan.

Dekan FISIP Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., mengatakan, tema yang diangkat relevan dengan wawasan yang perlu dimiliki mahasiswa, khususnya dalam memahami persoalan kemiskinan dan strategi penanganannya.

Menurut dia, kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat. Persoalan tersebut juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, hingga pelayanan publik.

Baca Juga

BI Dorong Pengentasan Kemiskinan di Bojonegoro Terintegrasi dengan Adaptasi Perubahan Iklim

“Sehingga penanganannya membutuhkan peran berbagai lembaga yang mampu merancang dan melaksanakan kebijakan secara efektif,” tuturnya.

Dalam pemaparannya, Adil menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di negara berkembang kerap menghadapi tantangan yang kompleks. Ketimpangan sosial, ketidakstabilan politik, serta kebijakan pemerintah yang belum berjalan efektif dapat memperburuk kondisi tersebut.

Karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, menyediakan akses pembiayaan bagi usaha mikro, mengadakan pelatihan keterampilan kerja, mengembangkan sektor pertanian, serta memperluas lapangan pekerjaan.

Baca Juga

122 Desa di Bojonegoro Masuk Zona Merah Kemiskinan, Ini 3 Kecamatan Tertinggi

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga dinilai penting agar program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan di lapangan.

Namun, Adil menekankan bahwa kebijakan yang baik harus didukung oleh kelembagaan yang mampu menjalankan program secara efektif. Tanpa pelaksanaan yang tepat, kebijakan berisiko tidak memberikan hasil sesuai tujuan.

“Namun, kebijakan yang baik saja tidak cukup jika tidak dilaksanakan dengan benar. Peran lembaga pemerintahan sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Sehingga harus memiliki kemampuan administrasi yang memadai, bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta menjalankan aturan secara adil dan transparan,” paparnya.

Ia menegaskan, sinergi antara kebijakan pemerintah dan kapasitas kelembagaan menjadi kunci dalam membangun strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

“Jika kebijakan dan kelembagaan berjalan beriringan, upaya mengurangi kemiskinan akan lebih efektif dan berkelanjutan sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk hidup sejahtera,” tandasnya.

Melalui kuliah umum internasional ini, mahasiswa FISIP Unigoro diharapkan dapat memperluas perspektif mengenai persoalan kemiskinan, sekaligus memahami pentingnya peran lembaga dan kebijakan publik dalam mendorong pembangunan yang inklusif.

Editor: Arika Hutama