JAKARTA, iNewsBojonegoro.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya membentuk tim atau komisi khusus untuk reformasi kepolisian sebagai respons terhadap tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat sipil dan tokoh-tokoh nasional.
Komitmen ini disampaikan Prabowo dalam dialog terbuka bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang berlangsung di Istana Negara, Kamis (11/9) sore hingga malam.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh tokoh lintas iman, termasuk Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Pendeta Gomar Gultom.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut baik oleh Pak Presiden. Beliau menyatakan akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," ujar Pendeta Gultom kepada pers usai pertemuan.
Reformasi kepolisian menjadi salah satu dari banyak aspirasi masyarakat yang tergabung dalam tuntutan "17+8", yang juga disuarakan oleh mahasiswa dan berbagai elemen sipil.
Tokoh GNB lainnya, Lukman Hakiem, menambahkan bahwa Presiden tidak hanya mendengarkan, tetapi juga membahas secara mendalam berbagai poin tuntutan yang disampaikan.
Salah satunya adalah pembentukan komisi investigasi independen untuk mengusut kejadian "Prahara Agustus", yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka.
"Presiden menyetujui pembentukan komisi tersebut. Detail format dan teknisnya akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Istana," jelas Lukman.
GNB juga meminta agar para pelajar dan mahasiswa yang masih ditahan pasca aksi unjuk rasa segera dibebaskan. Mereka menilai penahanan tersebut berpotensi mengganggu masa depan pendidikan para pemuda.
"Anak-anak kita ini sejatinya adalah aset bangsa. Proses pendidikan mereka jangan sampai terputus karena hal ini," lanjut Lukman.
Dalam dialog tersebut, para tokoh juga menyampaikan tuntutan reformasi yang lebih luas, mencakup sektor ekonomi, politik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan.
Sementara itu, tokoh agama Quraish Shihab menilai dialog dengan Presiden Prabowo berlangsung konstruktif dan produktif.
"Kami mendapat banyak penjelasan yang memuaskan. Apa yang kami sampaikan selama ini ternyata dipahami dan diterima dengan baik oleh Presiden," kata Quraish.
Dialog terbuka ini menjadi sinyal awal bagi pemerintahan Prabowo untuk menindaklanjuti aspirasi publik melalui kebijakan konkret, termasuk reformasi kepolisian yang selama ini menjadi sorotan.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
