BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memasang stiker identitas di rumah keluarga miskin penerima bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Rencana tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) petugas Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Sekolah Model Terpadu (SMT) Bojonegoro, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Nurul, pemasangan stiker bertujuan meminimalkan konflik sosial di tingkat desa sekaligus menjadi mekanisme kontrol publik terhadap penerima bansos.
“Daripada nanti kepala desa yang dimarahi masyarakat, ini akan menjadi seleksi alam. Masing-masing rumah penerima akan dipasang stiker,” ujar Nurul.
Ia menjelaskan, stiker tersebut dipasang berdasarkan data valid DTSEN yang telah diverifikasi. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, kebijakan ini diharapkan mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap kondisi ekonominya.
“Jika ada yang sudah naik kelas atau pendapatannya meningkat, akan muncul rasa malu karena masih terpasang stiker. Dari situ bisa diketahui siapa yang lebih membutuhkan,” jelasnya.
Pemkab Bojonegoro menargetkan pemasangan stiker penerima bansos dapat mulai dilakukan pada minggu ketiga Desember 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Bojonegoro tercatat menurun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen. Selain itu, prevalensi stunting juga mengalami penurunan signifikan, dari 14,2 persen menjadi 12 persen.
Atas capaian tersebut, Pemkab Bojonegoro memperoleh insentif fiskal sebesar Rp5,9 miliar yang dialokasikan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting hingga mencapai satu digit.
Di sektor ekonomi, produksi padi Bojonegoro mencapai 880 ribu ton dan melampaui Kabupaten Ngawi. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 72,29 menjadi 73,54.
“Seluruh capaian ini tidak terlepas dari peran data yang akurat. DTSEN menjadi fondasi penting agar seluruh program, terutama bansos, benar-benar tepat sasaran,” tegas Nurul Azizah.
Melalui kebijakan pemasangan stiker penerima bansos, Pemkab Bojonegoro berharap dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data serta memastikan bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
