BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, kalangan akademisi dari Universitas Bojonegoro (Unigoro) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
Evaluasi tersebut menyoroti isu pengentasan kemiskinan, pembangunan sektor pertanian, serta penguatan teknologi dan sains.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., menilai kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi di Bojonegoro.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui program pengendalian kemiskinan, salah satunya Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri), yang dinilai mulai menunjukkan dampak awal.
“Upaya ini sudah berada di jalur yang benar, tetapi belum optimal. Diperlukan kebijakan berbasis data, pemetaan wilayah prioritas, serta sinergi lintas sektor agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan,” ujarnya
dalam forum general sharing di Hall Suyitno, Jumat (9/1/26).
Menurut Ahmad Taufiq, karakteristik kemiskinan di setiap desa berbeda-beda. Karena itu, intervensi kebijakan tidak bisa diseragamkan, melainkan harus spesifik dan terintegrasi sesuai kebutuhan wilayah.
Dari sektor pertanian, Dekan Fakultas Pertanian UGM, Ir. Jaka Widada, M.P., Ph.D., mendorong Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat transformasi pertanian melalui integrasi teknologi smart farming, pertanian regeneratif, dan pengembangan korporasi petani.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing pertanian daerah.
Ia menyebut sejumlah strategi lintas sektor yang dapat dipertimbangkan, mulai dari moratorium konversi lahan, optimalisasi lahan rawa, penyediaan asuransi pertanian, hingga pembentukan dana abadi sebesar dua persen untuk inovasi pertanian.
“Menuju 2045, petani tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan subjek pengusaha yang berdaulat atas tanah dan hasil panennya,” tegasnya.
Sementara itu, dari perspektif sains dan teknologi, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UGM, Prof. Dr. Eng. Kuwat Triyana, M.Si., menekankan pentingnya hilirisasi hasil riset perguruan tinggi di Bojonegoro.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun ekosistem yang mampu menjembatani inovasi akademik dengan kebutuhan industri.
Menurut Kuwat, hilirisasi dapat dilakukan melalui skema vendor riset maupun pembentukan spin-off company. Ia mencontohkan GeNose C19, alat deteksi Covid-19 karya UGM, yang berawal dari invensi riset hingga menjadi produk inovatif bernilai guna dan ekonomi.
“Kita perlu membangun jembatan agar keunggulan riset dapat diterjemahkan menjadi standar yang diterima industri,” katanya.
Forum general sharing yang dimoderatori oleh Ketua Program Studi Kimia Unigoro, M. Bakhru Thohir, S.Si., M.Sc., berlangsung interaktif.
Mahasiswa Unigoro memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan kritis mengenai arah pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari sudut pandang akademik.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
