JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Kamis (19/3/2026). Penentuan hari raya Idulfitri tersebut didasarkan pada hasil pemantauan hilal yang dilakukan serentak di 117 titik di seluruh Indonesia.
Salah satu lokasi pemantauan berada di Bukit Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini turut melibatkan Kantor Kemenag Bojonegoro sebagai bagian dari upaya memastikan awal bulan Syawal secara ilmiah dan syar’i.
“Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro turut melaksanakan pemantauan hilal sebagai bagian dari ikhtiar memastikan awal bulan Syawal secara ilmiah dan syar’i,” demikian disampaikan melalui kanal resmi media sosial Kemenag Bojonegoro.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa rukyatul hilal dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kemenag bersama Kantor Kemenag kabupaten/kota, pengadilan agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait di berbagai daerah.
Menurutnya, sidang isbat menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Proses sidang diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag, kemudian dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk membahas laporan hasil rukyat dari seluruh wilayah.
“Setelah itu, hasil sidang akan diumumkan kepada masyarakat,” ujar Rokhmad, Kamis (19/3/2026).
Berdasarkan perhitungan astronomis (hisab), posisi hilal pada 29 Ramadan 1447 H atau 19 Maret 2026 berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0°54’27’’ hingga 3°7’52’’. Sementara itu, sudut elongasi hilal tercatat berkisar antara 4°32’40’’ hingga 6°06’11’’.
Ia menambahkan, ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada Kamis (19/3/2026) sekitar pukul 08.23 WIB. Meski demikian, keputusan awal Syawal tetap menunggu hasil rukyatul hilal yang dilaporkan dari berbagai daerah.
Sidang isbat tersebut dijadwalkan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya perwakilan duta besar negara sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga para pakar falak dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
