BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi bertema kebijakan publik di bidang ekonomi daerah di Hall Suyitno, Selasa (26/5/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mustakim, sebagai narasumber.
Kuliah praktisi diikuti mahasiswa semester enam Prodi Ekonomi Pembangunan Unigoro. Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan seputar keterkaitan politik dan ekonomi dalam pembangunan daerah.
Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unigoro, Dr. Moh. Saiful Anam, SE., MM., menjelaskan, topik mengenai politik dan ekonomi penting dipahami mahasiswa untuk menambah wawasan terkait pengaruh dinamika politik terhadap kebijakan ekonomi masyarakat.
“Kita juga harus mengetahui bagaimana sudut pandang dari DPRD yang menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan satu 2026 sebesar 5,61% secara tahunan, apakah itu menandakan kemajuan perekonomian secara keseluruhan?,” ujarnya.
Dalam paparannya, Mustakim menegaskan bahwa ekonomi dan politik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurutnya, stabilitas politik berpengaruh besar terhadap kebijakan fiskal, moneter, hingga investasi di Indonesia.
Dia menyebut, situasi politik turut menentukan kepastian hukum bagi investor. Selain itu, kesenjangan ekonomi juga dapat memicu perubahan arah kebijakan dan gejolak politik di tengah masyarakat.
“Jika sampai ada kesenjangan, artinya tidak ada pemerataan kebijakan,” jelasnya.
Mustakim menambahkan, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto (PDRB). Nilai tambah dari berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa menjadi faktor penting dalam perputaran ekonomi masyarakat.
Politisi PKB tersebut mencontohkan kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Bojonegoro mencapai 5,32 persen, sedangkan pertumbuhan PDRB sektor nonmigas berada di angka 6,12 persen.
“PDRB memang besar dari segi angka. Tapi apakah persebarannya sudah merata? Kalau profitnya hanya ditempatkan di satu wilayah atau kecamatan, tentu menimbulkan kesenjangan ekonomi bagi kecamatan lain,” paparnya.
Mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi langsung mengenai kebijakan politik dan ekonomi daerah bersama Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
