JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2026-2027 akan datang lebih lambat dibandingkan kondisi normal di sebagian besar wilayah Indonesia.
Sebanyak 529 Zona Musim (ZOM) atau 61,08 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami awal musim hujan yang mundur dari rata-rata klimatologis. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat yang berlangsung bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino3.4 Samudra Pasifik pada akhir Agustus 2026 mencapai +2,83. Sementara nilai indeks ENSO periode Juli-Agustus-September (JAS) mencapai +2,63.
Angka tersebut menunjukkan kondisi El Niño berada pada kategori sangat kuat. Pada saat yang sama, indeks IOD di Samudra Hindia pada Agustus tercatat +0,376 dan berpeluang berada dalam fase positif hingga akhir 2026.
“Kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat,” tegas Faisal pada konferensi pers ‘Prediksi Musim Hujan’ di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta pada Selasa (22/9).
Mayoritas Musim Hujan Dimulai November-Desember
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan awal musim hujan di Indonesia tidak berlangsung secara serentak.
Sebagian besar wilayah diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Periode tersebut mencakup 185 ZOM atau 24,66 persen wilayah.
Sementara itu, sebanyak 266 ZOM atau 17,31 persen wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada Desember 2026.
Wilayah yang diperkirakan mulai mengalami musim hujan pada November antara lain sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, sebagian kecil NTT, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan.
Adapun wilayah yang memasuki musim hujan pada Desember meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta Papua Selatan bagian selatan.
Jika dibandingkan dengan rata-rata klimatologis, BMKG mencatat 529 ZOM atau 61,08 persen luas daratan Indonesia mengalami awal musim hujan yang mundur.
Sebaliknya, hanya 11 ZOM atau 1,12 persen luas daratan Indonesia yang diprediksi mengalami awal musim hujan lebih cepat. Sementara 26 ZOM atau 2,15 persen diperkirakan memasuki musim hujan sesuai kondisi normal.
Meski datang lebih lambat dan berdurasi lebih pendek, sifat hujan pada musim hujan 2026-2027 secara umum diprediksi berada dalam kategori normal.
Sebanyak 510 ZOM atau 69,76 persen luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami sifat hujan normal. Kemudian 147 ZOM atau 18,55 persen diprediksi mengalami kondisi lebih basah dari normal, sedangkan 42 ZOM atau 11,69 persen diperkirakan berada di bawah normal atau lebih kering.
“Meski diprediksi lebih singkat, musim hujan 2026/2027 umumnya bersifat normal pada 510 ZOM (69,76% luas daratan Indonesia). Perlu menjadi perhatian bagi 147 ZOM (18,55% luas daratan Indonesia) karena sifatnya hujannya lebih basah serta hanya 42 ZOM (11,69%) diprediksi akan bersifat bawah normal atau lebih kering,” tambah Ardhasena.
Puncak Musim Hujan Diprediksi Desember 2026-Februari 2027
BMKG memperkirakan puncak musim hujan 2026-2027 terjadi secara bertahap mulai Desember 2026 hingga Februari 2027.
Pada Desember 2026, sebanyak 155 ZOM atau 36,94 persen luas daratan Indonesia diprediksi mencapai puncak musim hujan. Wilayah tersebut antara lain sebagian besar Sumatera dan Kalimantan, sebagian Sulawesi Utara, pesisir selatan Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian besar Sulawesi Barat, sebagian kecil Maluku, serta sejumlah wilayah Papua.
Puncak musim hujan pada Januari 2027 diprediksi terjadi di 162 ZOM atau 25,68 persen luas daratan Indonesia.
Wilayahnya meliputi Riau bagian selatan, Kepulauan Riau bagian tengah, sebagian Jambi, Bengkulu bagian utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan bagian barat, Lampung bagian utara, sebagian Jawa, Bali bagian tengah, NTB bagian barat, sebagian NTT, serta sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.
Sementara itu, Februari 2027 diprediksi menjadi puncak musim hujan bagi 190 ZOM atau 16,79 persen luas daratan Indonesia.
Wilayah tersebut mencakup Lampung bagian tengah, sebagian besar Jawa, sebagian besar Bali, sebagian NTB dan NTT, Sulawesi Barat bagian selatan, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Maluku, serta sebagian besar Pulau Papua.
“Jika dibandingkan dengan normalnya, durasi musim hujan 2026/2027 di wilayah Indonesia diprediksi lebih pendek dari normalnya pada 482 ZOM yang mencakup 51,90% luas daratan Indonesia, lebih panjang dari normalnya pada 60 ZOM yang mencakup 8,58% luas daratan Indonesia, dan sama dengan normalnya pada 40 ZOM yang mencakup 5,06% luas daratan Indonesia,” ujarnya.
556 ZOM Masih Mengalami Musim Kemarau
Direktur Perubahan Iklim BMKG, A. Fachri Radjab, mengatakan dampak El Niño telah terlihat dari kondisi kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan pemantauan perkembangan musim, sebanyak 556 ZOM yang mencakup 61,91 persen luas daratan Indonesia masih mengalami musim kemarau.
Bahkan, sejumlah titik pengamatan mencatat hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 60 hari. Kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi, dengan periode HTH terpanjang tercatat di wilayah Bantul selama 131 hari atau lebih dari empat bulan.
“Bahkan El Niño 2026 menyebabkan terjadinya periode kemarau pada beberapa ZOM dengan tipe hujan sepanjang tahun,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat BMKG meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, institusi terkait, serta masyarakat mengambil langkah antisipatif untuk mengoptimalkan sumber daya air yang tersedia.
Untuk sektor pangan, BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam dan penggunaan varietas tanaman dengan siklus lebih pendek. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) juga perlu diperkuat.
Pengelolaan air menjadi perhatian lain karena curah hujan diperkirakan masih terbatas. Masyarakat diminta menghemat penggunaan air dan meningkatkan kapasitas tampungan air pada skala rumah tangga.
Pengelolaan waduk juga perlu dilakukan dengan mengatur inflow, elevasi, serta pelepasan air secara proporsional, termasuk untuk kebutuhan operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diimbau mengidentifikasi potensi cekungan air tanah dan lokasi sumur bor, serta mengoptimalkan pengelolaan drainase dan konservasi air secara berkelanjutan,” tutur Faisal.
Waspadai Kekeringan hingga Banjir
BMKG juga meminta sektor lingkungan dan kesehatan mempersiapkan mekanisme respons terhadap potensi memburuknya kualitas udara akibat mundurnya awal musim hujan.
Pada saat musim hujan tiba, pengelolaan lingkungan dan kesehatan juga perlu disiapkan untuk menghadapi perubahan kondisi. Langkah yang direkomendasikan antara lain mengoptimalkan sirkulasi udara ruangan, melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan larvasidasi, serta menyiapkan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kasus demam berdarah dan penyakit akibat genangan setelah hujan atau banjir.
BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada September-Oktober.
Di sisi lain, kesiapan menghadapi banjir dan longsor juga perlu ditingkatkan ketika memasuki awal hingga puncak musim hujan. Sistem drainase dan mekanisme evakuasi perlu dipastikan berfungsi dengan baik.
BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan menggunakan Prediksi Musim Hujan 2026/2027 sebagai dasar Peringatan Dini (Early Warning) sekaligus menyusun dan menjalankan Aksi Dini (Early Action).
Untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik sesuai karakteristik iklim setiap wilayah, masyarakat dan instansi terkait disarankan berkonsultasi dengan kantor BMKG terdekat.
BMKG juga mengajak masyarakat memperoleh informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui saluran resmi BMKG. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan publik.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
