Bupati Bojonegoro Surati Kemenkeu & Kemendagri soal Dana Transfer, Ini Alasannya

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Surat tersebut dikirim terkait kepastian realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat memberikan sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) berupa mobil siaga desa, di Kantor Pemkab Bojonegoro.

"Bapak Bupati memberikan surat kepada Pak Mendagri dan Pak Menkeu, karena ada pengalaman di tahun 2019, bahwa pagu untuk dana transfer ini tidak tepat waktu, sehingga berakibat pada waktu itu pekerjaan-pekerjaan yang sudah disampaikan tidak bisa bayar, pada waktu itu menjadi kurang bayar," jelasnya.

Menurut Wabup, pengalaman tahun 2019 menjadi pembelajaran penting. Karena itu, Bupati meminta agar dana transfer diturunkan sebelum P-APBD agar penyusunan perubahan APBD dapat dilakukan dengan kepastian jumlah anggaran.

"Maka dari pengalaman itulah saat ini Pak Bupati meminta kepada Pak Menkeu dan Pak Mendagri agar dana transfer ini ditransfer kepada daerah sebelum P-APBD. Sehingga pada (penyusunan) P-APBD ini ada kepastian, sehingga anggaran tersebut adalah benar-benar sesuai dengan pagu yang ditetapkan," tambah Nurul.

Wabup juga menekankan perlunya perbaikan manajemen kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk percepatan lelang fisik di awal tahun.

"Kemudian tidak kalah penting, tentu evaluasi pada kinerja seluruh OPD, bahwa (proyek) fisik, lelang, dilakukan secara dini. Jangan di tribulan akhir-akhir. Karena ini akan merepotkan. Anggap saja ini sebagai tahun pertama kepemimpinan Pak Bupati dan saya mendampingi beliau. Maka ke depan harus lebih baik. Jangan sampai terulang menjadi lebih kendor," tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) akan diberikan berdasarkan penilaian performa yang nyata.

"Maka kinerja-kinerja nanti dituntut untuk lebih profesional, baik tepat waktu, tepat sasaran, jangan sampai kendor," tuturnya.

Nurul menyebut evaluasi ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja seluruh unsur perangkat daerah.

“Maka nanti penilaian itu kalau baik, maka hasilnya baik, kalau tidak baik hasilnya tidak baik. Tolong ini adalah untuk perbaikan kita bersama. Yang namanya evaluasi, pasti untuk kita menjadi lebih baik, dan kita tahu terhadap kekurangan-kekurangan kita untuk perbaikan ke depan," pungkas wabup.

Editor : Dedi Mahdi