Dari 22 Menjadi 26 Kecamatan, Budidaya Tembakau di Bojonegoro Terus Meluas
BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus memperkuat sektor tembakau dengan menyediakan benih bersertifikat dan berlabel resmi bagi petani. Program tersebut mendapat respons positif dari para petani yang ditunjukkan dengan tingginya angka penyerapan benih unggul sejak awal musim tanam tahun 2026.
DKPP memastikan seluruh benih yang disalurkan telah melalui pengawasan mutu secara ketat melalui pengujian laboratorium berkala. Selain itu, varietas yang disediakan juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar industri tembakau, baik tingkat lokal maupun nasional, guna meningkatkan peluang serapan hasil panen petani.
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda sekaligus Subkoordinator Tanaman Perkebunan DKPP Bojonegoro, Bambang Wahyudi, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pengujian kualitas benih untuk menjaga tingkat keberhasilan budidaya di tingkat petani.
"Kami menguji daya kecambah benih-benih ini secara ketat setiap enam bulan sekali di laboratorium. Keberhasilan hulu pertanian ini adalah prioritas kami, sehingga varietas yang kami turunkan ke lapangan seperti varietas Virginia dan Jawa," ujar Bambang saat memberikan keterangan resmi.
Hingga akhir Mei 2026, penyaluran benih tembakau tercatat berjalan cukup tinggi. Dari total stok 14,5 kilogram yang berasal dari sisa cadangan tahun sebelumnya dan pengadaan baru, sebanyak 8,743 kilogram telah terserap oleh sejumlah kelompok tani.
Varietas Python 4 asal Probolinggo menjadi salah satu benih yang paling diminati petani. Seluruh stok sebanyak 3,5 kilogram telah habis tersalurkan. Sementara varietas K326 yang juga banyak dicari kini hanya menyisakan sekitar 460 gram dari stok awal sebesar 2,03 kilogram.
Saat ini DKPP masih memiliki cadangan sekitar 5 kilogram benih tembakau yang didominasi varietas Jawa, seperti Rejep Gagang Sidi, Grompol Jatim, Kasturi 2, dan Jinten Pak Pie. Varietas tersebut umumnya dibudidayakan di wilayah Kecamatan Temayang, Bubulan, Purwosari, dan Tambakrejo.
Sisa stok benih juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan petani di sejumlah wilayah sentra tembakau lainnya, seperti Kecamatan Kepohbaru, Kedungadem, Baureno, dan Sukosewu. Petani di daerah tersebut masih menunda pengambilan benih karena tengah menyelesaikan panen komoditas sebelumnya sebelum memulai persemaian tembakau.
Selain memastikan ketersediaan benih, Pemkab Bojonegoro juga menargetkan perluasan areal tanam tembakau pada tahun 2026. Luas tanam diproyeksikan mendekati 16.000 hektare atau meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 15.000 hektare.
Perluasan budidaya tembakau juga terlihat dari bertambahnya wilayah penanaman. Dari total 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 26 kecamatan kini tercatat aktif membudidayakan tembakau. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode 2023–2024 yang hanya mencakup 22 kecamatan. Hingga saat ini, Kecamatan Bojonegoro Kota dan Kapas menjadi dua wilayah yang belum melaporkan penanaman tembakau secara massal.
Dalam mendukung keberhasilan budidaya, DKPP menerapkan skema bantuan benih dengan cadangan keamanan. Setiap hektare lahan mendapatkan alokasi 10 gram benih tembakau. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan persemaian petani.
Dari 10 gram benih, potensi bibit yang dapat dihasilkan mencapai 18.000 hingga 20.000 batang siap tanam. Sementara kebutuhan riil petani di lapangan hanya berkisar 6 hingga 8 gram per hektare. Kelebihan alokasi tersebut disiapkan sebagai cadangan apabila terjadi kegagalan saat proses persemaian.
Meski demikian, DKPP mengingatkan petani agar mewaspadai fenomena kemarau basah yang berpotensi terjadi pada awal musim tanam. Curah hujan yang masih tinggi pada sore hari dinilai dapat mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang baru dipindahkan ke lahan.
Pada kondisi ekstrem, petani bahkan harus melakukan penyulaman atau tanam ulang hingga lima sampai tujuh kali. Situasi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi akibat bertambahnya kebutuhan tenaga kerja.
Untuk mengurangi risiko tersebut, DKPP mengimbau petani agar terus memantau informasi cuaca dan memperbaiki tata kelola lahan, terutama sistem drainase.
"Kami meminta petani untuk terus memperbaiki manajemen tata ruang lahan. Salah satunya dengan membuat gulutan atau bedengan semai yang agak tinggi serta mengoptimalkan sistem saluran drainase mikro agar air hujan tidak menggenang dan merusak perakaran tembakau," pungkas Bambang.
Editor : Arika Hutama