Bojonegoro Institute Dorong Pengawasan Partisipatif Dana Abadi Pendidikan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Organisasi masyarakat sipil Bojonegoro Institute menggelar Forum Kajian Pembangunan Daerah (FKPD) bertema "Memperkuat Partisipasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan Bojonegoro", Kamis (2/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang East Java Smart Community (EJSC) Bakorwil Bojonegoro ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, Jurnalis dan komunitas untuk membahas tata kelola Dana Abadi Pendidikan agar berjalan transparan dan akuntabel.

Forum tersebut dihadiri perwakilan sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya IdFos Indonesia, Forum Anak Bojonegoro, Suara Perempuan Penggerak Komunitas, LPPM Unugiri, serta perwakilan wilayah penghasil minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Bojonegoro.

Direktur Bojonegoro Institute, AW Saiful Huda, menjelaskan bahwa forum tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia yang memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) migas dalam jumlah besar. 

"Sumber daya migas bersifat tidak terbarukan sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan daerah," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk Dana Abadi Sumber Daya Alam (SDA) melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan. 

Dana tersebut dirancang agar pokok dana tetap terjaga, sementara hasil pengembangannya dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sektor pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Dana Abadi Pendidikan bersumber dari keuangan publik, pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," bebernya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui mekanisme partisipasi dan pengawasan menjadi faktor penting agar pengelolaan dana tetap sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Tanpa adanya ruang partisipasi yang jelas dan sistem monitoring yang kuat, kata dia, tata kelola Dana Abadi berpotensi berjalan tertutup, kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bahkan berisiko menyimpang dari tujuan awal. 

Sebaliknya, pengawasan partisipatif diyakini mampu memastikan pemanfaatan dana dilakukan secara tepat sasaran, inklusif, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Melalui FKPD tersebut, Bojonegoro Institute berupaya menyusun kerangka mekanisme partisipasi publik sekaligus instrumen monitoring yang efektif dalam mengawal pengelolaan Dana Abadi Pendidikan Bojonegoro.

Forum ini juga bertujuan membangun kesamaan persepsi dan komitmen antarpemangku kepentingan mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, menghimpun gagasan serta rekomendasi konkret terkait mekanisme monitoring, sekaligus membentuk jejaring kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media.

Dari kegiatan tersebut diharapkan lahir kesepahaman bersama mengenai ruang lingkup pengawasan publik, tersusunnya rekomendasi substansial terkait regulasi maupun standar operasional prosedur (SOP) partisipasi masyarakat, serta terbentuknya jejaring kolaboratif yang mampu mengawal implementasi Dana Abadi Pendidikan Bojonegoro secara berkelanjutan.

Editor : Arika Hutama