Cegah Dana Triliunan Mengendap, Akademisi Unigoro Minta Bojonegoro Fokus ke Pendidikan dan Kesehatan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendapat sorotan tajam dari Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait dana kas daerah yang mengendap hingga mencapai Rp 3,6 triliun. 

Kondisi serupa, berupa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), juga pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Kota Ledre tersebut.

Menanggapi hal ini, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro,  Miftahul Huda, M.A., mendorong Pemkab Bojonegoro untuk segera mempercepat kinerja serapan anggaran, terutama yang menyangkut kepentingan publik.

“Contohnya memberikan jaminan akses pendidikan hingga beasiswa kuliah. Lalu memperbaiki infrastruktur pendidikan hingga meningkatkan kualitas pendidikan. Juga ada jaminan, pemerataan kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,".

"Apapun kepentingan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah harus diprioritaskan,” paparnya, Rabu (22/10/2025).

Miftah menilai, banyak kebutuhan pembangunan yang seharusnya dapat diatasi dengan dana triliunan tersebut, mengingat Bojonegoro masih berhadapan dengan isu kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di sejumlah sektor.

Lebih lanjut, akademisi yang akrab disapa Miftah ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, dan pengembangan wilayah agar mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. 

Selain itu, Pemkab juga perlu mendorong program pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan guna memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Apalagi Bojonegoro sudah menyusun perda (peraturan daerah) dana abadi pendidikan. Kami berharap secepatnya untuk segera dilaksanakan,” tukasnya.

Menurutnya, percepatan realisasi program-program tersebut tidak hanya akan mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga mencegah terulangnya fenomena dana mengendap yang dapat menghambat laju pembangunan daerah.

Editor : Dedi Mahdi