BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi terbesar kedua di Jawa Timur serta skala pembangunan yang luas, prinsip integritas menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, dengan dilaksanakannya penandatanganan Pakta Integritas oleh Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, hingga para camat.
Langkah ini menjadi pondasi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara menyeluruh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, bahwa perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat merupakan tonggak utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pemerataan akses layanan, serta penguatan pelayanan publik.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyadari bahwa capaian pembangunan yang optimal hanya dapat terwujud apabila penegakan integritas dijalankan secara konsisten.
"Untuk itu, Pemkab Bojonegoro terus mendorong budaya kerja aparatur yang jujur, profesional, serta berorientasi pada pelayanan prima yang cepat dan tepat," ungkapnya, senin (15/12), dikutip Bojonegoro.iNews.id dari laman resmi pemkab.
Menurut bupati, upaya pencegahan praktik korupsi dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, penerapan standar etika aparatur, serta keterbukaan informasi publik. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Dengan integritas yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah diyakini dapat terjaga. Hal ini menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik," tambahnya.
Capaian tersebut tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 yang mencatat skor 88,17 dengan kategori B, sebagai indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
