BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Hingga akhir tahun anggaran 2025, pendapatan daerah Bojonegoro terealisasi sebesar Rp6,4 triliun atau setara 109 persen dari target awal Rp 5,8 triliun. Capaian ini dinilai menjadi modal kuat bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan program pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa realisasi pendapatan tersebut ditopang oleh dua sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
Untuk PAD, dari target anggaran sebesar Rp 1,06 triliun, realisasi mencapai Rp 1,13 triliun atau sekitar 106 persen. Sementara itu, pendapatan transfer secara keseluruhan juga menunjukkan kinerja positif.
Pendapatan transfer dana perimbangan terealisasi Rp 4,77 triliun dari anggaran Rp 4,23 triliun atau 112 persen. Adapun pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercatat Rp 405 miliar dari target Rp 417 miliar atau 97,04 persen. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah terealisasi Rp 125 miliar dari anggaran Rp 132 miliar atau 94,24 persen.
“Dengan demikian, total pendapatan transfer dari anggaran Rp 4,78 triliun terealisasi sebesar Rp 5,3 triliun. Sehingga dalam APBD Tahun 2025, sisi pendapatan tercapai 109 persen,” ujar Nurul Azizah, Rabu (7/1/2026).
Selain sisi pendapatan, Nurul Azizah juga memaparkan realisasi belanja daerah pada APBD 2025. Dari total belanja yang direncanakan sebesar Rp 7,87 triliun, realisasi hingga 31 Desember 2025 mencapai sekitar 80 persen atau Rp 6,3 triliun, sesuai dengan proyeksi pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Pemkab Bojonegoro telah menetapkan kerangka APBD Tahun Anggaran 2026. Dari sisi pendapatan, PAD murni direncanakan sebesar Rp 1,86 triliun, sementara dana transfer diproyeksikan mencapai Rp 3,45 triliun. Dengan demikian, total pendapatan daerah pada 2026 direncanakan sebesar Rp 5,31 triliun.
Adapun postur belanja daerah pada APBD 2026 direncanakan mencapai Rp 6,49 triliun. Kondisi tersebut menimbulkan selisih antara pendapatan dan belanja atau defisit anggaran.
Namun demikian, Nurul Azizah menegaskan bahwa defisit tersebut telah diperhitungkan secara matang dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Defisit sudah kami hitung dengan cermat. Jika melihat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2025, nilainya sangat mencukupi untuk menutup selisih tersebut,” jelasnya.
Dengan struktur APBD yang dinilai sehat dan berkelanjutan, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya untuk program-program prioritas di bidang kesejahteraan dan pembangunan daerah.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
