BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Rapat dengar pendapat terkait dampak sosial proyek strategis nasiona pembangunan Bendungan Karangnongko di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, belum menghasilkan keputusan final.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama mengenai penilaian tanaman jati dan pengelolaan hutan sosial.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat gabungan Komisi A dan Komisi D DPRD Bojonegoro yang digelar di Ruang Banggar DPRD Bojonegoro, Kamis (11/6/2026). Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, Perhutani, pemerintah desa terdampak, kelompok tani hutan, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam audiensi itu, warga kembali mempertanyakan mekanisme penilaian tanaman jati yang berada di kawasan terdampak pembangunan bendungan. Hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi salah satu isu utama yang dikeluhkan masyarakat karena belum adanya kejelasan terkait dasar penilaian dan kompensasi yang akan diberikan.
Kepala Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Tri Maryono, menilai forum pembahasan belum mampu menjawab seluruh pertanyaan masyarakat. Menurutnya, pihak yang memiliki kewenangan teknis belum memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai persoalan yang dipersoalkan warga.
Ia menegaskan kehadiran Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dalam forum pembahasan sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar penilaian tanaman maupun mekanisme pemberian kompensasi.
Selain persoalan tanaman jati, pengelolaan hutan sosial juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi Partai Gerindra, Wawan Kurniyanto, menilai sosialisasi terkait program hutan sosial perlu diperkuat karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami aturan maupun skema yang berlaku.
“Informasi harus benar-benar sampai ke masyarakat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan peserta audiensi, pimpinan rapat DPRD Bojonegoro akan memfasilitasi hearing lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan lebih rinci.
Pertemuan berikutnya direncanakan melibatkan Cabang Dinas Kehutanan (CDK), Perhutani, serta tim hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna membahas berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi polemik di tengah masyarakat.
Menurut anggota dewan, langkah tersebut diperlukan agar seluruh aspek hukum dan teknis dapat dikaji secara bersama-sama sehingga menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi warga terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko.
DPRD Bojonegoro berharap hearing lanjutan nantinya dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial yang muncul seiring proses pembangunan Bendungan Karangnongko.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
