BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah preventif dinilai penting untuk mencegah terulangnya dugaan keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan MBG. Di Sidoarjo, ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan program tersebut.
Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, serta Pati dan Blora. Rangkaian kejadian itu menjadi perhatian Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Lembaga tersebut berharap kasus serupa tidak terjadi di Bojonegoro. Apalagi, dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG juga pernah terjadi di Bojonegoro pada akhir 2025.
Saat itu, sejumlah siswa di beberapa sekolah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG.
SPPG Diminta Patuhi SOP BGN
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Bidang Pengawasan, Konsultasi, dan Advokasi, Sholikin Jamik, mengatakan kejadian di sejumlah daerah harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh SPPG di Bojonegoro.
Menurut dia, setiap SPPG wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepatuhan terhadap prosedur tersebut diperlukan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat makanan MBG.
“Satgas MBG kabupaten harusnya bertindak preventif dengan memanggil semua mitra SPPG di Bojonegoro. Pastikan mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan keracunan,” tegas Sholikin Jamik.
Sholikin menilai kejadian di daerah lain semestinya menjadi peringatan bagi pengelola SPPG di Bojonegoro. Pengawasan terhadap keamanan makanan, kata dia, harus dilakukan secara ketat sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Sejumlah aspek perlu diperhatikan, mulai dari higienitas dan sanitasi, kualitas bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan.
Selain itu, kondisi air yang digunakan serta kelayakan wadah makanan juga harus dipastikan memenuhi standar.
“Semua harus dipastikan sesuai standar yang ditetapkan BGN,” ujarnya.
Sholikin juga meminta Satgas MBG, Koordinator Kabupaten SPPG, dan kepala dapur meningkatkan pengawasan terhadap seluruh tahapan operasional SPPG.
Pengawasan Jangan Menunggu Korban
Sholikin menegaskan pengawasan tidak boleh dilakukan setelah terjadi persoalan. Menurut dia, langkah pencegahan harus dimulai sejak proses persiapan makanan hingga makanan diterima oleh peserta didik.
Pemerintah dan pengelola SPPG dinilai perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat program tersebut menyangkut kebutuhan pangan sekaligus kesehatan anak-anak sekolah.
“Ini menyangkut kesehatan para murid di Bojonegoro. Seharusnya para pihak yang terkait dengan MBG ini punya sense of crisis dengan situasi yang terjadi saat ini. Jangan jika sudah terjadi baru melakukan tindakan,” pungkasnya.
144 SPPG Layani 269.688 Peserta Didik
Besarnya cakupan Program MBG di Bojonegoro membuat pengawasan keamanan pangan menjadi semakin penting.
Berdasarkan data per Juli 2026 yang tercantum di laman merahputihbgn.cloud, terdapat 144 titik SPPG di Kabupaten Bojonegoro.
Data tersebut juga mencatat 3.601 satuan pendidikan dengan total 269.688 peserta didik sebagai sasaran Program MBG.
Penerima manfaat tersebut mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah.
Dengan jumlah penerima yang mencapai ratusan ribu peserta didik, konsistensi penerapan standar keamanan pangan di setiap SPPG menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program MBG berjalan aman dan memberikan manfaat sesuai tujuan.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
