SURABAYA, iNewsBojonegoro.id - Operator Lapangan Gas Jambaran–Tiung Biru (JTB), PT Pertamina EP Cepu (PEPC), memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam perencanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM).
Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui Lokakarya Sinergi Perencanaan PPM yang berlangsung selama dua hari di Surabaya. Kegiatan itu melibatkan sekitar 45 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) mitra pelaksana, serta SKK Migas.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir antara lain Bappeda Bojonegoro, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
Lokakarya tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan perencanaan PPM dengan prioritas pembangunan daerah sekaligus membahas sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya.
Salah satu tantangan yang dibahas adalah masih adanya persepsi bahwa PPM identik dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih program antara perusahaan dan program Tanggung Jawab Sosial (TJS) pemerintah daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah berharap kontribusi dunia usaha dapat diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
Head of Communication Relations & CID PEPC JTB, Weanny Hikmat, mengatakan sinergi antara industri hulu migas, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar pelaksanaan PPM memberikan manfaat yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Sinergi ini harus selaras dengan arah pembangunan daerah melalui RPJMD dan RKPD,” ujarnya.
Dalam lokakarya tersebut, PEPC JTB turut memaparkan perkembangan operasi Lapangan Gas JTB, capaian pelaksanaan PPM, serta rencana program yang akan dijalankan berikutnya.
Empat Pilar PPM
Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Dimas Ario Rudhy Pear, menjelaskan bahwa PPM dalam industri hulu migas diarahkan untuk mendukung kelancaran operasi sekaligus pembangunan berkelanjutan.
Menurut dia, pelaksanaan PPM ditopang empat pilar strategis, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola kelembagaan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Ia menilai forum ini penting untuk menyamakan pemahaman mengenai program prioritas pemerintah kabupaten yang dapat disinergikan dengan PPM PEPC JTB.
Helmy juga menekankan bahwa keterlibatan perusahaan migas maupun non-migas dalam pembangunan daerah bersifat kolaboratif dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban pemerintah daerah.
Dari sisi dampak ekonomi, Analis Senior Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Fadhilah, mengatakan kontribusi industri hulu migas melalui PPM berpotensi memberikan dampak berantai atau multiplier effect di berbagai sektor.
Program yang dirancang secara tepat, kata dia, dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong inovasi sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui lokakarya tersebut, PEPC JTB dan SKK Migas mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran aktivitas hulu migas di Lapangan JTB.
Sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat membuat program PPM semakin terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Pada saat yang sama, kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat kontribusi industri hulu migas terhadap ketahanan energi nasional.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
