BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas, terutama setelah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, termasuk dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas).
Berdasarkan data postur anggaran, APBD Bojonegoro pada 2024 mencapai Rp 8,2 triliun. Angka tersebut turun menjadi Rp 7,8 triliun pada 2025, kemudian kembali menyusut menjadi Rp 6,4 triliun pada 2026.
Tren penurunan berlanjut pada 2027. Rancangan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati DPRD bersama pemerintah daerah menetapkan belanja sebesar Rp 5,208 triliun.
Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, terutama dari sektor bagi hasil migas, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi menyusutnya kemampuan keuangan daerah. Kondisi ini membuat Pemkab Bojonegoro harus menyesuaikan kebijakan belanja agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026) malam.
Bupati bersama segenap pimpinan DPRD Bojonegoro usat tanda tangani R-APBD 2027.
Dalam postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 4,488 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 5,208 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 719,5 miliar yang seluruhnya ditutup melalui pembiayaan netto.
Jika dibandingkan dengan APBD Induk 2026, belanja daerah pada 2027 turun 19,86 persen atau sekitar Rp 1,29 triliun. Sementara itu, defisit anggaran berhasil ditekan sebesar 62,78 persen.
Menyempitnya ruang fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Pengendalian belanja menjadi penting agar anggaran yang tersedia tetap mampu mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab. Menurutnya, seluruh kebijakan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Keuangan daerah harus dikelola secara tepat dan bertanggung jawab. Sehingga diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan, serta memastikan bahwa kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.
Wahono menambahkan, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya diukur dari besarnya tingkat penyerapan belanja. Hal yang lebih penting adalah manfaat program pembangunan yang benar-benar dihasilkan dan dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melaksanakan program dan belanja pemerintah sejak awal 2027.
Percepatan tersebut dinilai penting karena awal 2027 berdekatan dengan momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, belanja pemerintah diharapkan segera berputar dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Bojonegoro tetap mempertahankan lima prioritas tematik pembangunan. Kelima prioritas tersebut meliputi penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta peningkatan konektivitas wilayah dan penanganan kebencanaan.
Penurunan APBD dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena itu, efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan menentukan program prioritas menjadi kunci agar pembangunan Bojonegoro tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
