Lebih dari 5 Ribu Pelajar Keracunan MBG, KSP: Dari 25 juta penerima Mungkin Kecil, Perlu Diperbaiki

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan perbaikan menyeluruh guna mencegah insiden keracunan di masa mendatang. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan sejumlah kasus keracunan yang terjadi di beberapa wilayah.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Proses ini sedang berlangsung,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (20/9).
Qodari menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG harus mencapai standar zero accident, tanpa toleransi terhadap kesalahan distribusi maupun pengawasan. Meskipun jumlah kasus yang dilaporkan tergolong kecil dibandingkan total penerima manfaat, ia menganggap kejadian tersebut sebagai peringatan serius.
“Kalau pakai angka, 5.000-an dari 20 sampai 25 juta penerima, memang kecil. Tapi ini program yang tidak boleh ada accident. Ini wake-up call, bahwa semuanya harus dibenahi secepat mungkin,” tegasnya.
Qodari juga menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi insiden serupa di daerah terpencil yang minim fasilitas kesehatan. Menurutnya, aspek keselamatan penerima manfaat di wilayah-wilayah dengan infrastruktur terbatas harus menjadi prioritas utama.
“Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah terpencil, yang faskesnya belum sebaik daerah perkotaan. Jadi intinya, kita akan perbaiki secara menyeluruh,” jelas Qodari.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden keracunan yang terjadi kembali. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak disengaja dan menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak terkait.
“Pertama-tama, kami atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional memohon maaf atas insiden yang kembali terjadi di beberapa daerah. Ini bukan sesuatu yang kita harapkan, dan bukan pula tindakan yang disengaja,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/9).
Prasetyo menambahkan, pemerintah segera memastikan penanganan cepat dan optimal terhadap seluruh pihak yang terdampak. Evaluasi juga akan dilakukan secara menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah.
Editor : Dedi Mahdi