Disorot Menkeu Soal Dana Rp3 Triliun Mengendap di Bank, Bagaiamana Respons Pemkab Bojonegoro?

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Sorotan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terhadap dana mengendap di kas daerah sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia turut menyeret Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 

Menkeu menilai sisa anggaran di Bojonegoro yang mencapai Rp3 triliun di akhir tahun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru “ditabung” di kas daerah.

Baca Juga

Rp1.000 Jadi Rp1? Pengamat Bongkar Risiko Tersembunyi Redenominasi Rupiah

“Bojonegoro kan di sana ada ExxonMobil, ya makmurkanlah penduduk di situ. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Pernyataan Purbaya ini menjadi sorotan publik karena menyinggung praktik sebagian daerah yang memilih menahan saldo besar di rekening kas daerah ketimbang mengoptimalkan belanja publik untuk pertumbuhan ekonomi.

Namun hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Menkeu tersebut. 

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Ungkap Penyebab Data Keuangan Pemda Berbeda, antara BI dan Kemendagri

Upaya konfirmasi wartawan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Nur Sujito, belum membuahkan hasil. Pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp terlihat terkirim, namun belum direspons.

Hal serupa juga terjadi saat wartawan mencoba meminta tanggapan kepada Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban resmi dari pihak bupati.

Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menyampaikan pandangannya terkait persoalan ini. Ia menegaskan bahwa DPRD terus mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di sisa waktu tahun ini.

Baca Juga

Viral Dana Rp3,6 Triliun Bojonegoro Mengendap, Wabup Nurul Azizah Ungkap Fakta Menohok

“Kita selalu mendorong Pemkab agar mempercepat dan memaksimalkan penyerapan anggaran agar ekonomi berputar,” ujar Umar, Selasa (21/10).

Menurutnya, rendahnya serapan APBD akan berdampak langsung pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro.

“Ekonomi tumbuh karena uang berputar. Idealnya, anggaran dibelanjakan sejak awal tahun agar roda ekonomi terus berputar, bukan menumpuk di akhir tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Purbaya,” tambahnya.

Baca Juga

Dekat dengan Prabowo, Purbaya Disebut Masuk Kelompok Inti Kabinet Merah Putih

Pria yang baru menerima Penghargaan Pemimpin Inovatif Asia Global Award 2025 itu menilai perencanaan anggaran ke depan perlu diperbaiki agar fenomena sisa anggaran besar tidak terus berulang setiap tahun.

“Kedepan kita meminta dan mendorong Pemkab agar proyek-proyek fisik, dana bantuan sosial, dan hibah disalurkan di awal tahun,” pungkasnya.

Langkah percepatan serapan anggaran diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mendorong stabilitas ekonomi lokal menjelang akhir tahun anggaran.

Editor : Arika Hutama