Kaya Migas, Lemah Hilirisasi: Akademisi Sorot Dampak Geopolitik Bagi Ketahanan Energi Bojonegoro

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Eskalasi geopolitik global yang diikuti fluktuasi harga minyak dunia dinilai berpotensi mengguncang ketahanan energi di daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu penghasil minyak dan gas (migas) nasional.

Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Fahrizal Taufiqqurrachman, SE., MSE., menyebut ekosistem hilirisasi energi di Bojonegoro hingga kini masih rapuh dan belum terbentuk secara optimal. 

Baca Juga

Bojonegoro Sudah Terima Rp709 Miliar dari Dana Bagi Hasil, Minyak Jadi Penyumbang Terbesar

Kondisi tersebut membuat ketahanan energi daerah masih bergantung pada produksi bahan baku minyak mentah, tanpa dukungan kuat dari sektor pengolahan.

“Ketahanan energi kita masih bertumpu pada minyak mentah. Dalam proses menjadi produk jadi, kita masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi biaya riset yang tinggi, kesiapan teknologi, maupun ketersediaan bahan baku,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurut Fahrizal, ketidakpastian kebijakan energi nasional turut memengaruhi langkah pemerintah daerah. 

Baca Juga

Triwulan I Tahun 2026, Bojonegoro Terima DBH Rp265 Miliar! Berikut Rincianya

Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu kepastian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait cadangan energi dalam negeri dan arah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Ia menjelaskan, opsi kebijakan pemerintah pusat antara mempertahankan subsidi BBM atau melakukan penyesuaian harga akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dampak lanjutan berpotensi dirasakan daerah melalui penurunan dana transfer ke daerah (TKD).

Baca Juga

Wow! Bojonegoro Pernah Terima DBH SDA Lebih dari Rp2 Triliun, Selama 3 Tahun Beruntun

“Kita masih menunggu arah kebijakan makro pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penyesuaian harga BBM oleh Pertamina. Dari sisi daerah, efisiensi masih memungkinkan dilakukan selama tidak ekstrem dan tetap memprioritaskan pelayanan publik,” jelasnya.

Fahrizal juga menyoroti kebijakan efisiensi energi seperti work from anywhere (WFA) dan bike to work yang dinilai belum sepenuhnya efektif. Kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas serta mobilitas tenaga kerja.

Sebagai alternatif, ia memprediksi akan terjadi pergeseran penggunaan energi di masyarakat, terutama ke kendaraan listrik untuk transportasi harian serta pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sektor industri.

Baca Juga

DBH Migas Cair 100 Persen, Pendapatan Bojonegoro Tembus Rp1,9 Triliun

Ia menegaskan, listrik menjadi satu-satunya sumber energi domestik yang tidak bergantung pada impor, dengan batu bara masih berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Bojonegoro yang memiliki dana bagi hasil (DBH) migas hampir mencapai Rp1 triliun seharusnya mulai diarahkan untuk pengembangan energi terbarukan. Sektor transportasi dan industri perlu beralih ke energi baru terbarukan,” tegasnya.

Editor : Arika Hutama