P-APBD 2026 Bojonegoro: PAD Diperkuat, Dana Abadi Disiapkan untuk Investasi Jangka Panjang

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan pembentukan dana abadi sebagai salah satu strategi menjaga kesinambungan fiskal daerah. 

Kebijakan tersebut masuk dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.

Baca Juga

5.610 Anak Tidak Sekolah Jadi Sorotan DPRD Bojonegoro, Penanganan Diminta Lintas OPD

Selain dana abadi, Pemkab Bojonegoro juga menempatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu fokus dalam perubahan APBD tahun ini.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan kebijakan tersebut saat membacakan Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (26/8/2026).

Bupati Bojonegoro saat menyampaikan padangan di DPRD.

Menurut Wahono, penguatan PAD diperlukan karena struktur pendapatan daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Baca Juga

DPRD dan Pemkab Bojonegoro Sepakati Dua Perda Strategis, Perkuat Perlindungan Anak dan Pariwisata

“Pendapatan transfer pusat masih sangat tinggi. Untuk mengatasi tantangan ketergantungan tersebut, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, arah kebijakan pendapatan difokuskan pada intensifikasi pemungutan pajak serta retribusi daerah,” ujar Setyo Wahono, Rabu (26/8/2026).

Pemkab Benahi Pemungutan Pajak dan Retribusi

Setyo mengatakan, peningkatan penerimaan daerah tidak hanya dilakukan dengan menaikkan target pajak dan retribusi. Pemkab juga akan membenahi mekanisme pemungutan agar lebih efektif dan transparan sekaligus menekan potensi kebocoran.

Baca Juga

384 Ribu Keluarga Masuk Data Anomali, DPRD Bojonegoro Desak DTSEN Segera Dituntaskan

Upaya meningkatkan pendapatan juga diarahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan daerah didorong memperkuat daya saing sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan pendapatan daerah.

Sementara dari sisi belanja, Setyo meminta seluruh perangkat daerah tidak lagi bekerja dengan pola sektoral. Program prioritas, kata dia, harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor terkait.

“Perangkat daerah penanggung jawab harus bertindak sebagai orkestrator dan koordinator yang andal, yang mampu merumuskan ego sektoral demi membangun kolaborasi yang efektif,” jelasnya.

Baca Juga

Usai Diresmikan Presiden Prabowo, KDMP di Bojonegoro Ini Masih Tutup

Kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting agar program pembangunan Bojonegoro dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dengan demikian, penggunaan anggaran diharapkan lebih efektif dan potensi tumpang tindih program dapat ditekan.

Dana Abadi untuk Jangka Panjang

Di tengah upaya meningkatkan PAD, Pemkab Bojonegoro juga memasukkan pembentukan dana abadi dalam rancangan perubahan APBD 2026.

Baca Juga

Terima DBH Minyak Rp229 Miliar, DPRD Bojonegoro Ingatkan Pemkab Bijak Kelola Anggaran

Setyo Wahono menjelaskan, dana abadi tersebut diproyeksikan menjadi instrumen investasi jangka panjang daerah. Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat kesinambungan keuangan sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan Bojonegoro pada masa mendatang.

“Dana Abadi Pendidikan Ini merupakan investasi jangka panjang, menjaga kesinambungan keuangan daerah serta menjamin hak anak cucu kita agar tetap menikmati hasil pembangunan Bojonegoro di masa mendatang,” katanya.

Dalam rancangan P-APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp4,389 triliun. Angka tersebut turun Rp176,685 miliar atau 3,87 persen dibandingkan APBD tahun anggaran sebelumnya.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,250 triliun, turun Rp249,096 miliar atau 3,83 persen.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp2,073 triliun atau meningkat Rp127,588 miliar atau 6,56 persen. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp212,754 miliar atau bertambah sekitar Rp200 miliar.

Dengan struktur tersebut, rancangan P-APBD 2026 mengalami defisit Rp1,860 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto.

Secara keseluruhan, struktur APBD Bojonegoro dalam rancangan perubahan 2026 mencapai Rp6,463 triliun.

DPRD Soroti Optimalisasi Pendapatan

Rancangan P-APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Bojonegoro. Sejumlah fraksi telah menyampaikan pandangan umum dan memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah.

Fraksi PKB melalui Diana Hargianti meminta Pemkab lebih agresif menggali berbagai potensi pendapatan yang masih tersedia. Pemanfaatan teknologi juga dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

“Pemkab Bojonegoro perlu mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada, termasuk dengan memanfaatkan teknologi. Optimalisasi tersebut penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memperbaiki efektivitas dan transparansi pengelolaannya,” kata Diana.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Wawan Kurniyanto menyoroti pelaksanaan program yang telah memperoleh alokasi anggaran. Menurut dia, APBD tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan dan penganggaran.

“Jangan hanya berhenti pada pemenuhan administrasi dan penganggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana program tersebut benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegas Wawan.

Masukan dari fraksi-fraksi DPRD tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan P-APBD 2026 bersama Pemkab Bojonegoro.

Pemerintah daerah berharap pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan transparan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Setyo Wahono menegaskan Pemkab terbuka terhadap berbagai rekomendasi DPRD untuk menyempurnakan kebijakan anggaran.

“Mari kita satukan langkah serta bersinergi untuk merealisasikan seluruh program pembangunan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang makmur dan berkeadilan,” pungkasnya.

Editor: Arika Hutama