Bojonegoro.iNews.id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mencuat ke publik. Praktik ilegal ini diduga melibatkan oknum internal dinas, dengan menjanjikan pengangkatan guru honorer menjadi PNS sebagai imbalan atas sejumlah uang.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan akan segera memanggil pihak terkait untuk melakukan klarifikasi atas dugaan tersebut.
“Saya sudah mendengar isu ini sejak lama. Dalam waktu dekat, kami akan memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk mengklarifikasi dugaan pungli ini,” ujar Anggota Komisi C, Nathasha Devianti, yang akrab disapa Sasa, Kamis (5/6).
Menurutnya, total dana yang diduga telah dikumpulkan oleh oknum tersebut mencapai lebih dari Rp400 juta, dengan korban yang sebagian besar berasal dari kalangan guru honorer.
“Dari data sementara yang kami terima, jumlah korban cukup banyak. Nominal yang disetorkan pun bervariasi,” jelasnya.
Komisi C saat ini tengah menghimpun bukti dan keterangan tambahan untuk memperkuat dasar klarifikasi. Sasa menegaskan bahwa DPRD akan serius menangani kasus ini demi menjaga integritas birokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Anwar Murhtadlo, belum memberikan penjelasan mendetail. Ia hanya menyatakan bahwa klarifikasi resmi akan dilakukan dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD pada 12 Juni mendatang.
“Tunggu saja tanggal 12 nanti saat kita bertemu dengan Komisi C,” ucap Mukhtadlo singkat.
Dugaan pungli ini menambah daftar panjang tantangan tata kelola kepegawaian di tingkat daerah. DPRD Bojonegoro berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
