JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan baru yang membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menduduki posisi pimpinan di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah reformasi besar-besaran terhadap sektor BUMN yang tengah digalakkan pemerintah.
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis, Singapura, Rabu (15/10/2025), saat berdialog dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes.
Menurut Prabowo, reformasi tersebut tidak hanya terkait dengan kepemimpinan, tetapi juga struktur dan skala operasional BUMN. Ia menyatakan bahwa jumlah BUMN akan dipangkas drastis dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi sekitar 200 hingga 240 entitas, demi meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” jelas mantan Menteri Pertahanan tersebut.
Prabowo menekankan bahwa BUMN harus dikelola layaknya perusahaan global dengan standar bisnis dan tata kelola internasional. Ia juga mendorong manajemen untuk merekrut talenta terbaik, tanpa membatasi kewarganegaraan.
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti pentingnya pemahaman ekonomi dan bisnis di kalangan pemimpin politik. Ia menyayangkan masih adanya jarak antara kebijakan politik dan realitas ekonomi.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa generasi muda Indonesia yang bercita-cita menjadi pemimpin politik perlu memahami dinamika ekonomi dan bisnis agar dapat membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data.
“Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” pungkasnya.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
