BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencatat masih terdapat 776 rumah di wilayah pedalaman yang hingga kini belum teraliri listrik. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027, yang digelar pada Jumat (23/1/2026).
Dalam forum tersebut, Nurul Azizah memaparkan lima fokus utama pembangunan Bojonegoro tahun 2027, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan tingkat pengangguran, serta penguatan konektivitas wilayah.
Pada sektor infrastruktur dasar, Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh rumah di Bojonegoro dapat teraliri listrik pada tahun 2026, sebagai upaya menuntaskan ketertinggalan akses energi, khususnya di kawasan terpencil. Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada perbaikan rumah tidak layak huni, terutama rumah yang belum berlantai plester.
Upaya penataan lingkungan juga menjadi prioritas, termasuk target mewujudkan Kota Bojonegoro bebas banjir melalui penguatan sistem drainase, pengadaan pompa air permanen dan portable, serta peningkatan pengawasan lingkungan.
Di bidang pendidikan, Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan. Saat ini, masih terdapat 4.123 anak yang belum bersekolah, sehingga diperlukan langkah bertahap melalui optimalisasi lembaga pendidikan formal maupun nonformal.
Sementara di sektor kesehatan, program bebas tuberkulosis (TBC) menjadi prioritas dengan penugasan seluruh puskesmas untuk menuntaskan pengobatan pasien TBC selama enam bulan. Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga medis, khususnya dokter puskesmas, melalui penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Nurul Azizah menambahkan, keberlanjutan swasembada pangan tetap menjadi fokus, seiring peningkatan produksi padi dari 710 ribu ton menjadi 884 ribu ton, serta penguatan produktivitas komoditas jagung dan tebu. Selain itu, pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan peningkatan konektivitas antar kecamatan juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Seluruh OPD diharapkan menyelaraskan program dan kegiatan dengan RPJMD serta mendukung program strategis pemerintah pusat, termasuk penyusunan data tunggal agar program benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pelaksanaan FKP bertujuan menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2027. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD sekaligus rencana kerja perangkat daerah selama satu tahun.
“RKPD ini disusun dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip bottom up dan top down,” ujar Setyo Wahono.
Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang benar-benar menjawab keresahan masyarakat secara luas, bukan hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu.
“Saya berprinsip semua keresahan masyarakat harus kita jawab. Forum ini menjadi ruang komunikasi agar perencanaan pembangunan berjalan dengan benar,” tandasnya.
Rangkaian kegiatan FKP ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan OPD dan organisasi terkait sebagai simbol sinergi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
