BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Kabupaten Bojonegoro menjadi calon penerima Bantuan Sosial (Bansos) Uang Usaha Ekonomi Produktif. Sebelum bantuan disalurkan, para calon penerima mengikuti sosialisasi dan bimbingan mengenai pemanfaatan serta mekanisme penyaluran bantuan.
Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, Senin (5/10/2026) hingga Kamis (8/10/2026), di Pendopo Malowopati, Bojonegoro.
Bantuan yang bersumber dari Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro 2026 itu masing-masing dialokasikan sebesar Rp1 juta bagi warga penerima manfaat.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, program tersebut diharapkan tidak hanya membantu keberlangsungan usaha masyarakat, tetapi juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dan naik kelas.
"Dengan kegiatan hari ini semoga ada peningkatan UMKM naik kelas. Selain itu dalam mengurangi angka pengangguran, saat ini sedang rekrutmen 3.000 lowongan kerja di PT Shou Fong," kata Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.
Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga memaparkan sejumlah program dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pembahasan mencakup sektor sumber daya alam dan minyak bumi, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, kesehatan, pertanian, hingga upaya mengembalikan fungsi Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Luluk Alifah menjelaskan, program Bansos Uang Usaha Ekonomi Produktif tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial pada P-APBD 2026.
Pada pelaksanaan hari pertama, sebanyak 321 calon penerima dari sejumlah kecamatan mengikuti sosialisasi. Mereka berasal dari Kecamatan Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Sekar, dan Sugihwaras.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 1.549 pelaku usaha yang diundang mengikuti kegiatan hingga hari keempat.
"Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada calon penerima mengenai bantuan usaha ekonomi produktif beserta skema penyalurannya. Selain itu, kami membimbing para penerima agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka," tandasnya.
Menurut Luluk, kehadiran program tersebut merupakan salah satu langkah penanganan kemiskinan sekaligus mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
Selain mendapatkan sosialisasi mengenai bantuan, calon penerima juga memperoleh wawasan dari pelaku usaha yang telah lebih dahulu menjalankan bisnis.
Ketua FK-P4S Bojonegoro Kristin Gading, misalnya, membagikan pengalamannya dalam mengelola UD Gading yang bergerak di bidang pengolahan berbagai produk pertanian.
"Semua berproses hingga saat ini. Sejak 1996, atau sekitar 30 tahun berkecimpung di dunia pemberdayaan, saya mempelajari bahwa usaha itu harus memiliki perencanaan yang matang serta siap menghadapi proses trial and error," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Polres Bojonegoro Bripka Andri Saktiyono menyampaikan pentingnya pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial. Polri, kata dia, memiliki peran dalam pencegahan, pengawasan, serta penanganan persoalan yang berkaitan dengan distribusi bansos.
Dalam kegiatan tersebut, para calon penerima juga mengikuti sesi berbagi pengalaman antarpelaku usaha. Sejumlah peserta menceritakan perjalanan usaha mereka, antara lain Suwartin, pedagang bakso dan es di Campurejo dekat RS Fatma; Iswanto, pedagang pentol di Sugihwaras dekat Indomaret; serta Susanti, pelaku usaha asal Sekar yang berbagi pengalaman menghadapi tantangan berjualan di kawasan wisata.
Syarat calon penerima
Untuk mendapatkan Bansos Uang Usaha Ekonomi Produktif, calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.
Persyaratan tersebut meliputi memiliki KTP elektronik, masuk dalam desil 1-5 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan pejabat daerah, serta memiliki usaha.
Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan dana secara produktif sehingga mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
