BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Ketahanan energi di Kabupaten Bojonegoro tidak cukup hanya bertumpu pada besarnya produksi minyak dan gas bumi (migas). Diversifikasi sumber energi, efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta penguatan sistem distribusi dinilai penting untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
Akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Fahrizal Taufiqqurrachman, SE., MSE., mengatakan, status Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil migas belum otomatis menjamin keamanan pasokan BBM bagi masyarakat.
Dari perspektif ekonomi energi, menurut dia, ketahanan energi harus diukur dari kemampuan daerah memastikan pasokan tersedia secara berkelanjutan, harganya terjangkau, dan mampu menopang aktivitas ekonomi.
“Tetapi juga memastikan ketersediaannya tetap terjaga, terjangkau bagi masyarakat, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah,” ungkapnya, Senin (26/10/2026).
Fahrizal menjelaskan, ketersediaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber minyak dan gas. Pasokan di tingkat konsumen juga bergantung pada proses pengolahan, alokasi, serta kelancaran distribusi.
Persoalan tersebut, lanjut dia, pernah terlihat dari antrean kendaraan yang hendak mengisi solar di sejumlah SPBU Bojonegoro pada November 2025. Saat itu, antrean terjadi akibat perubahan mekanisme pengiriman BBM berdasarkan kuota.
Sementara itu, pada Oktober 2026, koordinasi pengawasan stok kembali diperkuat bersama Pertamina dan pengelola SPBU.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem distribusi yang andal untuk menjaga ketersediaan energi di daerah, termasuk ketika terjadi perubahan mekanisme penyaluran.
Oleh karena itu, ketahanan energi di Bojonegoro perlu diperkuat melalui diversifikasi sumber energi, efisiensi konsumsi BBM, dan penguatan sistem distribusi.
"Tantangannya bukan sekadar menghasilkan energi, tetapi memastikan energi tersebut tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta kegiatan ekonomi daerah,” papar dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Unigoro itu.
Pengelolaan DBH Migas Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Selain persoalan pasokan energi, Fahrizal menyoroti pentingnya pemerataan manfaat ekonomi dari kekayaan migas Bojonegoro. Menurut dia, keberhasilan daerah penghasil migas tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan besarnya produksi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada 2025, penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp1,94 triliun. Besarnya penerimaan tersebut membuat pengelolaan pendapatan daerah menjadi aspek penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Fahrizal menilai, pemerintah daerah perlu memastikan dana tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja lokal, serta perlindungan lingkungan di kawasan penghasil migas.
Menurut dia, pengelolaan pendapatan migas juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Sebab, cadangan migas merupakan sumber daya yang dapat menurun seiring waktu, sehingga manfaat ekonominya perlu dikonversi menjadi fondasi pembangunan yang lebih kuat.
“Keberhasilan daerah penghasil migas bukan hanya diukur dari seberapa banyak energi yang dihasilkan. Tetapi dari seberapa besar kekayaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin keberlanjutan ekonomi setelah cadangan migas menurun,” tandasnya.
Dengan demikian, tantangan ketahanan energi Bojonegoro tidak hanya berkaitan dengan kapasitas produksi migas. Pemerataan manfaat pendapatan, efisiensi penggunaan energi, dan keandalan distribusi juga menjadi bagian penting untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
