Gotong Royong Bangun Fasilitas Publik, Warga Leran dan Sukoharjo Wujudkan Akses Ekonomi Lebih Baik
BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Ratusan warga di Desa Leran dan Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, akan menikmati peningkatan akses jalan lingkungan melalui Program Peningkatan Akses Ekonomi dengan Penyediaan Infrastruktur Publik yang diinisiasi EMCL bersama SKK Migas.
Program yang menyasar kawasan sekitar wilayah operasi hulu migas Lapangan Kedung Keris tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Sejak tahap perencanaan hingga pengawasan, warga dilibatkan secara aktif untuk memastikan pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Di Desa Leran, program akan meningkatkan kualitas jalan lingkungan sepanjang 400 meter dengan lebar 3,5 meter. Infrastruktur tersebut diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi lebih dari 250 warga.
Kepala Desa Leran, Mutabi'in, menyatakan pemerintah desa siap mendukung kelancaran pelaksanaan program dengan memfasilitasi koordinasi antara masyarakat dan tim pelaksana.
"Kami menyambut baik dan siap memfasilitasi koordinasi antara warga dengan tim pelaksana di lapangan. Pemantauan berkala akan dilakukan agar kualitas fisik bangunan optimal," kata Mutabi'in kepada media pada Rabu (29/7/2026).
Sementara itu, di Desa Sukoharjo akan dibangun jalan lingkungan sepanjang 450 meter dengan lebar 3 meter. Proyek tersebut diperkirakan akan meningkatkan akses mobilitas harian bagi sedikitnya 200 warga.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa Sukoharjo, Imam Safi'i, bersama Sekretaris Timlak Sulastri, menilai pembangunan tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang lebih layak.
"Infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah kegiatan ekonomi warga. Kami berharap pengerjaannya tepat sasaran serta memberikan manfaat jangka panjang," ujar Sulastri.
Pemerintah Desa Sukoharjo juga berkomitmen mendorong partisipasi swadaya masyarakat untuk mendampingi pelaksanaan pembangunan agar berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Perwakilan EMCL, Slamet Rijadi, mengatakan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat merupakan bagian dari komitmen industri hulu migas dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah sekitar operasi migas.
Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap kelancaran operasi nasional di Lapangan Kedung Keris dan Lapangan Banyu Urip.
"Semoga program ini bisa menjadi daya dongkrak bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi," tutur Slamet Rijadi.
Dalam pelaksanaannya, EMCL menggandeng Lembaga Studi Penguatan Masyarakat (LSPM) sebagai mitra pendamping. LSPM bertugas memberikan pelatihan kepada warga yang menjadi tim pelaksana pembangunan agar mampu mengelola proyek secara mandiri.
Direktur LSPM, Maksum Rozi, menjelaskan pelatihan mencakup penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penyusunan desain bangunan, hingga tata kelola administrasi proyek.
"Pelatihan ini penting untuk membekali warga mengenai teknik penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain bangunan, hingga tata kelola administrasi. Langkah pembekalan tersebut ditujukan demi menjaga kualitas fisik infrastruktur, akuntabilitas anggaran, serta transparansi publik," jelas Maksum.
Melalui forum diskusi interaktif yang digelar sebelum pekerjaan dimulai, masyarakat juga memperoleh pemahaman mengenai tahapan pembangunan, mekanisme pengadaan material, hingga metode pengawasan mutu secara partisipatif.
Program peningkatan akses ekonomi melalui penyediaan infrastruktur publik ini tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Kalitidu. Secara bertahap, EMCL bersama SKK Migas juga menjalankan program serupa di Kecamatan Ngasem, meliputi Desa Jampet, Jelu, Wadang, dan Bareng yang berada di sepanjang jalur pipa Lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris.
Editor: Arika Hutama