BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam dengan membentuk Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.
Langkah strategis ini bertujuan memastikan distribusi bantuan logistik bagi masyarakat terdampak dapat berlangsung cepat, tepat, dan transparan.
Sosialisasi pembentukan klaster logistik digelar di Pendopo Pemkab Bojonegoro pada Selasa (30/9/2025), dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, akademisi, lembaga swasta, TNI/Polri, serta relawan.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menegaskan pentingnya klaster logistik sebagai bagian dari sistem tanggap darurat terpadu. Ia menyebut, wilayah Bojonegoro menghadapi berbagai ancaman bencana akibat karakteristik geografisnya.
Sekitar 40 persen wilayah Bojonegoro merupakan kawasan hutan, yang sebagian kondisinya gundul.
“Kawasan hutan yang luas dan gundul berdampak besar terhadap ancaman bencana seperti kekeringan, longsor, dan banjir bandang,” ujar Setyo Wahono.
Selain itu, keberadaan Sungai Bengawan Solo dan aktivitas pengeboran minyak dan gas juga memperbesar risiko bencana.
Pembentukan klaster logistik ini, menurut Bupati, akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat proses identifikasi serta distribusi bantuan saat terjadi bencana.
“Hal ini krusial untuk memenuhi standar pelayanan minimum di bidang kebencanaan,” tegasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menjelaskan bahwa pembentukan klaster logistik ini dimaksudkan untuk mempercepat kolaborasi dan koordinasi multipihak dalam penanganan bencana.
“Fungsi utamanya adalah membangun komunikasi dan koordinasi antarelemen secara efektif dan efisien,” jelas Heru.
Klaster Logistik Bojonegoro melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tujuannya, memastikan bantuan bencana dapat tiba tepat waktu, tepat sasaran, serta terorganisasi dengan baik, sehingga mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Sosialisasi diikuti oleh 125 peserta dari TNI, Polri, OPD, PMI, BAZNAS, BASARNAS, BULOG, PDAM, akademisi, lembaga swasta, dan relawan. Narasumber dihadirkan dari BNPB RI dan BPBD Provinsi Jawa Timur.
Heru menambahkan, dasar hukum pembentukan klaster ini merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan BNPB terkait Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.
Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD Bojonegoro tahun anggaran 2025.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
