BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, angkat bicara menanggapi fenomena tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi sorotan nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyentil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro atas besarnya saldo anggaran yang tak terserap hingga akhir tahun.
Menurut Suyoto, tantangan utama dalam pengelolaan anggaran daerah ini terletak pada karakteristik Bojonegoro sebagai wilayah penghasil minyak dan gas (migas) yang memiliki dinamika fiskal tinggi.
“Pengelolaan anggaran di Bojonegoro itu memang penuh seni. Fokus eksekusi harus ditentukan sejak awal, sementara hal-hal yang dinamis perlu fleksibilitas dalam penyesuaian,” ujar mantan Bupati dua periode itu, Selasa (21/10/2025).
Ia menjelaskan, fluktuasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat menjadi faktor yang menyulitkan Pemkab Bojonegoro dalam mengeksekusi anggaran secara optimal setiap tahun.
Meski begitu, Suyoto mengapresiasi langkah Pemkab Bojonegoro yang telah membentuk Dana Abadi Migas sebagai strategi fiskal jangka panjang. Menurutnya, kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan keterlambatan transfer dan mendorong kesinambungan pembangunan.
“Kebijakan ini tidak hanya menjamin keberlanjutan fiskal daerah, tetapi juga menjadi solusi konkret untuk belanja di akhir tahun saat transfer DBH sering kali terlambat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal tahun anggaran.
“Bojonegoro perlu menyusun jadwal eksekusi sebelum tahun anggaran dimulai, lengkap dengan berbagai skenario kemungkinan,” tegas Suyoto.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah daerah, termasuk Bojonegoro, yang dinilai menahan dana daerah dalam jumlah besar tanpa realisasi anggaran yang sepadan.
“Bojonegoro kan di sana ada ExxonMobil, ya makmurkanlah penduduk di situ. Tujuan Pemda bukan untuk menabung, tapi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya di hadapan kepala daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Pemkab Bojonegoro sendiri tercatat masih menyimpan Silpa hingga Rp3 triliun di akhir tahun anggaran, sebuah angka yang dinilai terlalu tinggi untuk daerah dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
