BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Program Studi (Prodi) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi dengan tema “Kebijakan Afirmasi Gender dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung FISIP Unigoro ini menghadirkan Dewi Maya Sari, S.Sos., dari divisi penguatan organisasi Solidaritas Perempuan, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Dewi menjelaskan bahwa konstruksi sosial tentang gender sering kali menciptakan ketimpangan dalam peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
Perempuan kerap diidentikkan dengan pekerjaan domestik rumah tangga, sedangkan laki-laki mendominasi ruang publik dan posisi pengambil keputusan.
“Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan beragam peristiwa akibat ketidakadilan gender. Mulai dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, hingga beban berlapis,” ungkap Dewi.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan afirmasi gender untuk mendorong keterlibatan perempuan di ruang publik. “Sehingga penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Inilah yang disebut dengan kebijakan afirmasi gender,” paparnya.
Lebih lanjut, Dewi menguraikan bahwa kebijakan afirmasi gender memiliki tiga komponen utama: analisis gender, pengarusutamaan gender, dan kebijakan responsif gender.
Implementasi nyata dari konsep ini dapat terlihat dalam proses perencanaan dan penganggaran berorientasi kesetaraan gender, penentuan indikator kebijakan publik yang adil, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
“Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Sekaligus memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap berbagai hal,” tandasnya.
Kuliah praktisi yang dimoderatori oleh Musta’ana, S.Sos., M.Si. ini berlangsung interaktif.
Mahasiswa-mahasiswi Administrasi Publik Unigoro antusias berdiskusi, menyampaikan pandangan, dan bertanya langsung kepada narasumber mengenai isu kesetaraan gender dan penerapan kebijakan afirmatif di sektor publik.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
