BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Kabupaten Bojonegoro mencatatkan peningkatan signifikan dalam Indeks Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum yang dirilis Kementerian Dalam Negeri tahun 2025. Dengan skor 88,12, Bojonegoro berhasil menempati peringkat ke-6 se-Jawa Timur dan masuk kategori sangat baik.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito, menyampaikan bahwa capaian tersebut mengalami lonjakan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, Bojonegoro meraih skor 81,32, berada di peringkat 27 se-Jawa Timur dengan kategori baik.
“Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” ujar Djoko.
Sebagai upaya memperkuat capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan langkah strategis. Salah satunya melalui penandatanganan komitmen sinergitas antara Satpol PP dan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro, yang digelar Selasa (20/1/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam kesempatan tersebut menegaskan peran strategis Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Menurutnya, tujuan utama dari penegakan regulasi adalah menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat.
“Satpol PP adalah penjaga Perda dan Perbup. Target akhirnya adalah membangun ketenteraman, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat. Ini tugas strategis karena berkaitan langsung dengan rasa aman dan nyaman warga,” tegasnya.
Bupati Setyo Wahono juga meminta agar komunikasi dan koordinasi antara OPD dan Satpol PP terus diperkuat. Ia menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, dan kebersamaan sebagai wujud tanggung jawab bersama terhadap masyarakat.
“Ini milik kita bersama. Tanggung jawab kepada masyarakat adalah tanggung jawab kita semua. Jika ada permasalahan, responlah dengan pelan tapi pasti, dan langsung lakukan perbaikan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi yang semakin cepat. Ia menilai pendekatan dalam penegakan ketertiban harus mengikuti dinamika zaman agar tetap relevan dan efektif.
Sementara itu, Djoko Lukito menegaskan bahwa terwujudnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif membutuhkan sinergi kuat antar perangkat daerah. Dinamika sosial yang semakin kompleks, menurutnya, menuntut peningkatan koordinasi, optimalisasi peran, serta penguatan kolaborasi lintas OPD.
“Melalui komitmen ini, kami menyamakan persepsi dan langkah strategis antar pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP sebagai perangkat daerah terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum,” jelasnya.
Penandatanganan komitmen sinergitas ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjaga stabilitas, ketertiban, serta ketenteraman masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara berkelanjutan.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
