BOJONEGORO.INEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kemiskinan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menginstruksikan seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) untuk secara terbuka mempublikasikan data warga miskin di wilayah masing-masing.
Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat memimpin apel rutin di halaman Pendopo Malowopati, Rabu (23/4/2025). Ia menekankan bahwa keterbukaan data merupakan kunci dalam memastikan validitas dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
“Pesan dari Bapak Bupati saat berkunjung ke Pemkot Surabaya adalah bahwa validitas data dasar untuk pengentasan kemiskinan harus dimulai dari desa. Data kemiskinan hasil keputusan musyawarah desa wajib dipublikasikan. Bisa dipasang di balai desa atau di gang-gang, agar masyarakat bisa melihat, menilai, dan ikut mengawasi,” ujar Wabup Nurul.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, yang mendorong pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan-persoalan strategis, termasuk pengentasan kemiskinan.
Setelah apel, para pejabat struktural mengikuti agenda rutin Ngobrol Bareng Pak Bupati (NGOPI), forum informal yang membahas berbagai isu krusial secara langsung dan terbuka.
Dalam sesi NGOPI kali ini, sejumlah topik dibahas, di antaranya santunan duka bagi warga miskin, regulasi toko modern, distribusi pupuk bersubsidi, serta proses penerbitan SK CPNS dan PPPK.
Wabup Nurul juga menyoroti pentingnya sosialisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin. Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran untuk menjamin santunan kematian sebesar Rp 42 juta per penerima manfaat dari program tersebut.
"Dengan semangat transparansi dan kolaborasi, Pemkab Bojonegoro terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berpihak kepada masyarakat," pungkasnya.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
