BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaporkan realisasi penyerapan anggaran belanja APBD 2025 hingga 25 November 2025 baru mencapai 51,56 persen, atau senilai Rp4,02 triliun.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, dalam rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Selasa (25/11).
Rapat yang digelar di kantor DPRD tersebut juga membahas ketidaksesuaian Rancangan APBD (RAPBD) 2026 dengan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) 2026 yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Pemkab dan DPRD.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Nur Sujito, merinci struktur penyerapan anggaran tersebut.
Menurutnya, dari total serapan 51,56 persen, belanja operasi menjadi yang paling besar dengan realisasi 60,60 persen atau Rp2,64 triliun. Belanja operasi mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, serta bantuan sosial.
“Belanja modal sampai 24 November 2025 realisasinya 15,39 persen atau Rp255,86 miliar,” jelas Sujito.
Selain itu, belanja tak terduga baru terserap 0,29 persen atau sekitar Rp321 juta. Sementara belanja transfer mencapai realisasi tertinggi dengan 67,32 persen atau senilai Rp1,12 triliun.
Pembahasan RAPBD 2026 dijadwalkan berlanjut mengingat adanya sejumlah poin yang dinilai belum selaras dengan KUA–PPAS yang telah ditetapkan.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
