BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro mencatat realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp2,9 triliun dari pagu Rp3,1 triliun. Capaian tersebut setara dengan 93,79 persen hingga pertengahan Desember 2025.
Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, menyampaikan bahwa realisasi tersebut berdasarkan data penyaluran hingga 12 Desember 2025. Dari total DBH yang telah disalurkan, kontribusi terbesar berasal dari DBH sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi (migas), dengan nilai mencapai Rp1,9 triliun.
Sementara itu, DBH pajak menjadi penyumbang terbesar kedua dengan nilai Rp1,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor minyak dan gas bumi (PBB Migas) yang nilainya lebih dari Rp1 triliun.
Selain DBH, realisasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Bojonegoro juga menunjukkan capaian yang tinggi. Hingga pertengahan Desember 2025, total TKD yang telah disalurkan mencapai Rp4,6 triliun atau sekitar 93,59 persen dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,9 triliun.
“Dana TKD Bojonegoro telah terealisasi sebesar Rp4,6 triliun dari pagu yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp4,9 triliun, atau mencapai 93,59 persen,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis, yang diterima Bojonegoro.iNews.id, Desember 2025.
Ia menjelaskan, struktur penyaluran TKD Bojonegoro pada 2025 masih didominasi Dana Bagi Hasil, terutama dari sektor sumber daya alam migas. Hingga pertengahan Desember, realisasi DBH tercatat sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3,1 triliun.
"Sumber TKD terbesar berikutnya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dari total pagu sebesar Rp995 miliar, penyaluran telah mencapai Rp951 miliar atau setara 95,53 persen," tambahnya.
Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pagu Rp524 miliar telah terealisasi sebesar Rp324 miliar atau sekitar 61 persen. Sementara DAK nonfisik menunjukkan capaian yang lebih tinggi, yakni Rp374 miliar dari pagu Rp425 miliar atau setara 87,90 persen.
Untuk Dana Insentif Fiskal (DIF), KPPN Bojonegoro mencatat realisasi penyaluran telah mencapai 100 persen. Dana sebesar Rp20 miliar telah disalurkan sepenuhnya sesuai pagu yang ditetapkan.
KPPN Bojonegoro berharap tingginya realisasi penyaluran TKD tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro hingga akhir tahun anggaran 2025.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
